Sudah Siapkah Indonesia Jika Pelonggaran PSBB Diberlakukan?


Reporter : Chindy Puspita Dewi
Redaktur : Enno Triutami



(Ilustrasi keramaian masyarakat. Sumber foto : Chindy Puspita Dewi)
NEWSROOM UNTIRTA – (15/5) Ide pelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dicanangkan pertama kali dalam konferensi pers pada Selasa (12/5), oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo. Wacana ini dituturkan karena Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan gugus tugas untuk menyiapkan pelonggaran terkait PSBB.
Mencuatnya ide pelonggaran PSBB dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Seperti yang dilansir dari katadata.co.id Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD dalam rilisnya mengatakan, pelonggaran diperlukan agar masyarakat tidak kesulitan mencari nafkah.
Perekonomian masyarakat Indonesia dinilai semakin menurun sejak diberlakukannya PSBB di beberapa provinsi seperti Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo. Padahal jika dilihat dari sisi kesehatan, ahli Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono mengatakan bahwa dengan adanya PSBB, kasus positif COVID-19 dinilai mulai melambat dari sebelum diberlakukannya PSBB.
Ia menyatakan, DKI Jakarta sudah mematuhi PSBB hingga mencapai 60% yang mengartikan bahwa tidak banyak lagi pelanggaran PSBB. Pandu pun menambahkan, jika kepatuhan terhadap PSBB ditingkatan sebanyak 80% maka kans (kesempatan) penurunan kasus COVID-19 di Ibu Kota bisa terjadi pada pertengahan Ramadan.
“DKI potensial lebih cepat karena kepatuhannya PSBB sudah mencapai 60%. Artinya sudah tidak banyak pelanggaran. (Hal ini) tergantung jumlah pemeriksaannya. Kalau banyak, dia bisa slowdown,” ujar Pandu pada Senin (28/4) seperti yang dikutip dari katadata.co.id.
Namun, jika nantinya rencana pelonggaran PSBB resmi diberlakukan, maka akan banyak dampak yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal tersebut bisa dirasakan dari segi ekonomi dan juga kesehatan.
Pada segi ekonomi, hal yang akan terasa yakni serba tanggung, seperti yang dikatakan oleh Bhima Yudhistira, seorang Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang menyayangkan adanya rencana pelonggaran PSBB ini.
Serba tanggung yang dimaksud Bhima yakni, jika pusat bisnis dan industri sudah dibuka saat COVID-19 masih mewabah, beberapa toko yang buka untuk melanjutkan bisnisnya, akan berkemungkinan sepi pengunjung karena masyarakat masih takut akan terjadinya penularan virus. Jika demikian, maka akan merugikan para pengusaha yang tetap membayar biaya operasional dengan biaya yang mahal. Karena, mereka di satu sisi tidak akan mendapat banyak konsumen.
“Toko buka tapi sepi pengunjung, akan besar dibiaya operasionalnya. Akhirnya setengah-setengah, ketika retail kembali buka, konsumen belum tentu yakin untuk keluar rumah karena wabahnya masih ada. Jadi serba tanggung,” kata Bhima seperti dikutip dari finance.detik.com pada (12/5).
Dampak pelonggaran PSBB lain yang paling terasa yaitu dari segi kesehatan. Apalagi kalau bukan penyebaran COVID-19. Seperti yang dijelaskan seorang Peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rusli Cahyadi. Ia mengatakan pelonggaran PSBB menjadi hambatan dalam mencapai tujuan besar memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Pelonggaran dapat dilakukan jika kondisi dan situasi yang ada di Indonesia merepresentasikan pertambahan kasus COVID-19 yang melandai atau kurva kasus Covid-19 menurun dan stabil. Namun jika saat ini belum ada tren kasus COVID-19 menurun atau melandai, maka penerapan pelonggaran PSBB seharusnya dapat dipertimbangkan kembali oleh pemerintah Indonesia.
Dalam konteks masyarakat Indonesia, ketika diberlakukan pelonggaran PSBB bukan berarti masyarakat menjadi disiplin, menjaga jarak, menggunakan masker dan melakukan upaya lain, “saya yakin begitu pelonggaran ini diberikan, kita lihat nanti angka penyebaran itu akan meningkat dalam dua minggu ke depan," ujar Rusli seperti yang dikutip dari republika.co.id pada (11/5).
Sementara itu peraturan tentang adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sebagaimana dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang pelaksanaan PSBB yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.
Dilansir dari upeks.co.id beberapa negara yang sudah melonggarkan PSBB atau melonggarkan lockdown diantaranya yakni Korea Selatan, Thailand, Jerman, Italia, Belanda, China, pun negara tetangga Malaysia. Melihat fakta tersebut, WHO (World Health Organization) yang merupakan organisasi kesehatan dunia menyebutkan ada enam syarat yang harus dipenuhi oleh negara yang ingin melonggarkan lockdown.
Enam syarat tersebut adalah (1) memastikan penularan terkendali, (2) sistem kesehatan negara sanggup jika kembali menghadapi lonjakan kasus, (3) sistem pengawasan dapat melacak kasus beserta kontak yang sudah dilakukan, (4) sekolah dan tempat umum lainnya menetapkan langkah pencegahan, (5) resiko adanya kasus baru dapat ditangani, (6) masyarakat dapat dilibatkan dan diberdayakan dalam aturan baru nantinya.
Keenam hal itu perlu dipertimbangkan mengingat ancaman virus akan kembali menjangkit di fase kedua. Ketika seluruh syarat sudah terpenuhi maka negara bisa menyatakan pelonggaran lockdown. Namun, pertanyaan besar kini muncul kepermukaan, apakah Indonesia sudah memenuhi keenam syarat yang disebutkan WHO? (CPD/ET/MA-NEWSROOM UNTIRTA)




Posting Komentar

0 Komentar